Jakarta, 11 Agustus 2025 – Isu royalti musik menjadi pusat perhatian publik setelah dua peristiwa besar mencuat hampir bersamaan. Pertama, penyelesaian sengketa antara Mie Gacoan di Bali dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) melalui kesepakatan damai senilai Rp2,2 miliar. Kedua, beredarnya foto struk restoran yang memuat biaya “Royalti Musik/Lagu” sebesar Rp29.140 yang memicu perdebatan luas di media sosial.
Kasus Mie Gacoan berawal dari tuduhan SELMI bahwa jaringan kuliner tersebut memutar musik secara komersial tanpa membayar royalti sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan perhitungan SELMI, kewajiban tersebut dihitung dari jumlah gerai, kapasitas tempat duduk, dan durasi pemutaran musik sejak 2022. Angka akhirnya mencapai Rp2,2 miliar.
Negosiasi yang cukup panjang akhirnya mencapai titik damai pada 8 Agustus 2025 di Bali. Kesepakatan ditandatangani di hadapan Menteri Hukum dan HAM, memberikan izin bagi Mie Gacoan untuk memutar musik di seluruh gerai hingga akhir Desember 2025. Perjanjian ini dinilai menjadi preseden penting dalam penegakan hak cipta di industri kuliner, yang selama ini jarang tersorot.
Belum genap sepekan setelah kesepakatan Mie Gacoan, media sosial dihebohkan oleh foto struk restoran yang mencantumkan biaya royalti Rp29.140. Foto tersebut langsung viral, mengundang ribuan komentar. Sebagian warganet menilai langkah itu sebagai transparansi yang patut diapresiasi, namun banyak juga yang menganggapnya beban tidak wajar bagi pelanggan.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) segera memberikan klarifikasi. PHRI menegaskan bahwa pencantuman biaya royalti secara terpisah di struk bukanlah praktik umum di industri restoran. Sesuai aturan, kewajiban membayar royalti berada di tangan pengelola usaha dan biasanya sudah diperhitungkan dalam harga menu. Menurut PHRI, foto yang beredar kemungkinan merupakan kasus khusus atau bahkan hasil editan.
Hukum yang berlaku mengatur bahwa setiap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial wajib disertai pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pembayaran dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau LMK resmi seperti SELMI. Besaran tarif ditentukan berdasarkan kapasitas tempat, jumlah kursi, dan durasi pemutaran musik. Konsumen tidak memiliki kewajiban membayar royalti langsung karena biaya tersebut termasuk dalam komponen operasional usaha.
Kontroversi ini menyoroti perlunya edukasi lebih luas kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sejumlah musisi senior mengkritik sistem penarikan dan distribusi royalti yang dianggap masih kurang transparan, sehingga rawan memicu kesalahpahaman. Tanpa perbaikan komunikasi, isu seperti ini akan mudah terulang.
Dampaknya mulai terasa di industri kuliner. Ada restoran yang memilih mengurangi atau meniadakan pemutaran musik untuk menghindari biaya tambahan, sementara lainnya memperkuat kepatuhan hukum agar terhindar dari sengketa. Kesadaran bahwa musik di ruang publik adalah karya berhak cipta kini semakin menguat, baik di kalangan pengusaha maupun konsumen.
Kisah Mie Gacoan dan viralnya struk restoran menjadi pengingat bahwa musik tidak hanya sekadar latar suasana, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan perlindungan hukum. Penerapan aturan yang tepat, komunikasi yang jelas, dan transparansi yang bijak akan menentukan apakah musik menjadi aset bisnis yang menguntungkan atau sumber polemik berikutnya.